Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, Minggu 21 Desember 2014, menjelaskan bahwa sebagai satu-satunya pengimpor bensin RON 88, membuat Indonesia rentan terhadap masalah permainan harga di pasar.
Tim menemukan bahwa masalahnya bersumber dari keterbatasan produksi BBM dari kilang domestik, sehingga PT Pertamina terpaksa mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional terhadap konsumsi bahan bakar minyak.
Situasi ini diperburuk oleh kondisi kilang Pertamina yang rata-rata telah berusia sangat tua. Kemampuan produksinya hanya 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari.
"Hal itu mengakibatkan rendahnya efisiensi hasil produk dari kilang Pertamina dan sangat tingginya biaya produksi kilang," ujar Faisal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.
Parahnya lagi, sebagian besar kilang domestik itu hanya dapat memproduksi bensin premium (RON 88), solar (kandungan sulfur 0.35 persen), dan minyak tanah.
Untuk kawasan Asia Tenggara, menurut Faisal, Indonesia adalah pembeli tunggal bensin RON 88. Bensin yang diimpor dengan spesifikasi RON 92 seperti Mogas 92 (setara pertamax), harus diolah lagi agar menghasilkan bensin premium atau RON 88.
Ia menyebut, secara implisit ada keharusan mem-blending bensin impor, sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. "Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92, sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88," kata dia.
Meski merupakan satu-satunya pengimpor RON 88, dengan volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi RON 92 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MoPS (Mean of Platts Singapore: penilaian produk untuk perdagangan minyak di kawasan Asia yang dibuat oleh Platts, perusahaan di Singapura) untuk Mogas 92 yang menjadi benchmark atau acuan harga bensin RON 88.
Dengan kata lain, Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika ada permainan harga oleh kartel. "Mereka berpeluang menjadi satu-satunya penjual atau produsen yang menghasilkan RON 88 untuk Indonesia," kata Faisal.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, Indonesia perlu menghentikan impor RON 88 dan segera beralih ke RON 92 yang pasarnya lebih kompetitif serta proses pembentukan harganya pun sederhana.
Menurut Faisal, proses pembentukan harga bensin premium (RON 88) itu sangat rumit. Karena tidak ada patokan harga di Bursa Singapura untuk RON 88, maka diciptakan rumus untuk harga indeks pasarnya sebelum melepas bahan bakar itu ke masyarakat.
"Harga Indeks Pasar yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias," kata Faisal.
Ia menyatakan, formula rumit yang masih digunakan ini sebenarnya berpijak pada asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Karena menggunakan faktor pengali berdasar data masa lalu. Misalnya, tariff blending sebesar US$0,5 per barel dan 0,36 sebagai porsi impor premium berdasar rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2007. "Tidak mencerminkan kondisi saat ini," katanya.
Begitu pula angka 0,9842 yang menjadi faktor pengali MoPS Ron 92. Itu mengacu pada harga MoPS 92 dan MoPS naphta dari kurun Januari 2004 sampai Desember 2006. Data itu menambah fakta bahwa cara untuk menghitung harga patokan didasarkan pada benchmark yang tidak jelas.
"Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang kedaluwarsa. Perhitungan harga patokan harusnya lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi, transparan, dan akuntabel," kata Faisal.
Rekomendasi penghentian impor RON 88 dan solar bersubsidi dengan sulfur 0.35 persen secara otomatis meningkatkan impor RON 92. Tetapi, itu tidak apa karena sekaligus mengalihkan produksi kilang domestik dari RON 88 menjadi RON 92. Dia meyakinkan, dampak keseluruhannya nanti menjadi positif.
"Produksi kilang domestik dialihkan dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92. Begitu juga dengan solar, ditingkatkan kualitasnya hingga setara Sola 0.25 persen (non subsidi)," paparnya.
Kondisi saat ini, harga minyak turun, membuat disparitas harga RON 92 menjadi sangat tipis dengan RON 88.
Bagaimana kalau harga minyak melonjak lagi? Menurut dia, tidak masalah. Karena masih ada subsidi. Polanya menggunakan subsidi tetap yang besarannya ditentukan pemerintah bersama parlemen.
Tim juga merekomendasikan agar Pertamina didorong untuk segera memperbaiki kilang-kilang yang ada supaya kemampuannya meningkat, sehingga bisa memproduksi BBM dengan kualitas RON 92. Pemerintah disarankan memfasilitasi proses percepatan perbaikan, maupun perluasan kilang.
Menurut Faisal, apabila pemerintah melalui Kementerian ESDM menyetujui rekomendasi itu, maka diperkirakan butuh waktu selama lima bulan untuk masa transisi.
"Selama masa transisi, produk RON 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina," kata Faisal.
Tanggapan pemerintah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengapresiasi langkah Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang merekomendasikan penghentian impor bahan bakar RON 88.
Rekomendasi itu, sebut Sudirman, sudah sesuai dengan harapan pemerintah untuk mengurangi praktik bisnis kartel di perminyakan nasional.
"Itu, kan, sejalan dengan pembentukan tim. Tujuannya, untuk mengurangi seminimal mungkin ruang-ruang spekulasi. Nah, pandangan dari dari Tim Reformasi mengalihkan RON 88 ke RON 92 akan mengurangi praktik bisnis kartel," kata Sudirman, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Senin 22 Desember 2014, mengatakan bahwa penghapusan BBM bersubsidi jenis premium dengan kandungan RON 88, baru bisa dilakukan jika kilang minyak yang dimiliki PT Pertamina selesai diperbaharui.
Ia menjelaskan, lima kilang pengolahan minyak yang dimiliki Pertamina, empat di antaranya umurnya sudah sangat tua. Produksi yang bisa dihasilkan pun berkualitas rendah atau RON 88.
"Apabila kita bisa perbaiki ini, maka produksi keluaran Pertamina itu akan lebih tinggi RON-nya," ujar Sofyan di Jakarta.
Bahkan, ia melanjutkan, jika teknologi kilang tua Pertamina itu sudah lebih baru (upgrade), bahan bakar dengan kualitas lebih tinggi akan bisa diproduksi. "Kalau teknologi baru, RON 92 dan 94 pun saya pikir tidak akan ada masalah," kata Sofyan.
Sofyan telah menginstruksikan kepada Pertamina untuk melakukan perbaikan kilang. Pemerintah berharap dalam waktu dekat dapat meningkatkan kualitas output dan bisa dipasarkan di dalam negeri.
Menurut Sofyan, selama ini impor BBM yang dilakukan Pertamina adalah produk berkualitas tinggi. Karena, kemampuan kilang Pertamina yang terbatas, produk impor itu diolah lagi menjadi jenis premium (RON 88).
"Selama ini, RON lebih tinggi dicampur produksi yang lebih rendah dari dalam negeri, karena soal kilang tadi, makanya jadi premium," imbuh dia.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, mengatakan bahwa perusahaan pelat merah mendukung rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas. "Ya, pasti kami dukung. Itu, kan, rekomendasi kepada pemerintah. Kalau pemerintah menerima, kami mendukung saja," kata Ahmad kepada VIVAnews, lewat pesan tertulis.
Potensi hancurkan bisnis Pertamina?
Presiden Konfederasi Serikat Pekerta Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, menyatakan bahwa pemerintah harus menimbang ulang usulan Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait penghapusan premium RON 88. Sebab, kebijakan itu berpotensi "menghancurkan" bisnis BBM Pertamina.
Pemerintah dan elite politik di Indonesia diharapkan mafhum, kilang milik Pertamina adalah kilang tua yang hanya mampu menghasilkan produksi RON 92-96 sebanyak 200.000 barel per bulan.
Di samping RON 92, kilang Pertamina juga menghasilkan Naptha dengan RON sekitar 75 sejumlah 3,5 juta barel per bulan. Naptha merupakan material pokok yang akan di-blending dengan RON 92 sehingga menjadi premium RON 88.
"Karena RON 92 yang dihasilkan kilang Pertamina terbatas, maka diimpor RON 92. Hal Ini, justru akan menaikkan cost produksi BBM Pertamina. Jika Premium RON 88 dihilangkan, maka product valuable kilang Pertamina jadi jeblok, hancur," ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya kepada VIVAnews, Senin 22 Desember 2014.
Menurut dia, pihak asing akan menangguk untung jika pemerintah melaksanakan rekomendasi TRTKM tersebut. Apalagi, mereka tak punya kewajiban dan kemauan untuk suplai BBM ke pelosok Tanah Air.
"Pesaing Pertamina yang ada saat ini memilih atau mau jualan BBM hanya di kota-kota besar saja. Asing dan swasta nasional lebih memikirkan 'untung' dan nyaris tidak bersedia 'berkorban' buat kepentingan masyarakat dengan 'jualan' BBM di pelosok-pelosok terpencil di Tanah Air," ujarnya menambahkan.
Faisal meminta, pemerintah memikirkan hal itu secara serius. Sebab, asing dapat merajalela di atas kesulitan Pertamina yang pada dasarnya adalah perusahaan milik rakyat, milik bangsa.
Ia menyatakan tidak anti asing. Namun, BBM adalah produk yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat. Untuk itu, pemerintah harus menjauhkan kesan akan memberikan kesempatan bagi asing merajalela, menguasai bisnis migas di Indonesia.
"Kita sama-sama tahu, perusahaan migas milik asing begitu mudah buat SPBU di negeri ini. Tidak ada syarat-syarat khusus bagi mereka dalam membangun SPBU non subsidi," ujarnya.
"Sementara itu, ketika Pertamina ingin bangun SPBU di Kuala Lumpur dan Serawak saja, harus penuhi berbagai syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Tapi buat perusahaan asing malah dengan mudahnya membangun SPBU di negeri ini dan terkesan mendapat keringanan," ujarnya.
Pemerintah seharusnya membuat aturan resiprokal. Artinya, asing boleh membangun SPBU di Indonesia. Namun, ketika mereka bangun satu SPBU, Pertamina harus bisa bikin outlet BBM di negeri mereka.
"Ini baru fair. Harusnya jadi persyaratan yang ditetapkan pemerintah ketika ada perusahaan asing akan bangun SPBU di negeri kita. Sayanganya, pemerintah kok tidak punya inisiatif seperti itu," ujar Faisal.
Ia menambahkan, jika pemerintah ingin Pertamina besar, penghapusan premium 88 harus dilakukan setelah Pertamina membangun kilang baru dengan kompleksitas tinggi.
Pemerintah harus mendorong Pertamina membangun beberapa kilang dengan kapasitas kumulatif 1,6 juta barel. Setelah kilang baru dibangun dan distribusi BBM sudah terlaksana secara merata, silakan pemerintah tentukan penghapusan RON 88.
"Tanpa bangun refinery baru dengan complexity yang tinggi maka penghapusan premium RON 88 adalah bencana bagi Pertamina yang merupakan perusahan milik rakyat. Ini harus dihentikan," tuturnya
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/571167-perlukah-premium-dihapuskan-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar