Jurnalis Investigasi AS: Kasus Talangsari Adalah Pembunuhan Masal Oleh Hendropriyono

Allan Nairn seorang jurnalis Investigasi menyebut bahwa tragedi Talangsari yang mengakibatkan ratusan kaum muslimin terbunuh dikomandoi oleh AM Hendropriyono.
Jurnalis asal Amerika Serikat itu mengatakan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM dan beberapa saksi mata menugukuhkan bahwa yang terjadi di Talangsari merupakan murni pembunuhan.
“Memang telah terjadi pelanggaran HAM berat dan juga bahwa pasukan yang melakukan itu adalah pasukan Hendropriyono. Dalam wawancara dengan saya, Hendro mengaku bahwa hari itu dia yang punya komando. Dia yang menyuruh pasukannya menyerang orang Talangsari,” papar Allan pada Selasa (10/2/2015).
Laporan dari Komnas HAM juga menyatakan bahwa pasukan Hendro lah yang menyerang dan membakar rumah penduduk di Talangsari.
“Kalau bicara dengan saksi mata dan kalau baca laporan dari Komnas HAM terlihat bahwa kelompok Hendro menyerang, tembak orang dan bakar rumah orang Talangsari. Itu memang pembunuhan massal,” tambahnya.
Namun Allan menyayangkan sikap pemerintah yang belum berani menyelesaikan kasus ini. Padahal Hendro sendiri pernah mengaku dirinya siap diadili atas kasusnya tersebut.
Peristiwa Talangsari adalah insiden pembunuhan pada tahun 1989 yang terjadi antara jamaah pengajian Warsidi dengan aparat militer Korem 043 Garuda Hitam yang dipimpin AM Hendropriyono  di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabutapen Lampung Timur.
Dampak dari penyerangan tersebut menurut Paguyuban Keluarga Korban Talangsari (PK2TL), korban berjumlah lebih dari 200-an orang. Selain itu ratusan rumah dibakar habis oleh militer.
Sampai kini peristiwa itu tidak jelas pengusutannya, para pelaku tidak diadili justru yang terjadi malah dilindungi dan terkesan ditutupi oleh Presiden RI.
http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2015/02/10/jurnalis-investigasi-kasus-talangsari-adalah-pembunuhan-masal-oleh-hendropriyono.html

Ahok Berkicau, PLN: Kalo Listrik Gak Dimatikan Warga Sekampung Bisa Kesetrum !

Gubernur DKI Jakarta, Ahok menuduh PLN sebagai salah satu biang keladi terjadinya banjir di Jakarta pada awal tahun 2015 ini. Ahok menilai dipadamkannya listrik itu berakibat dengan macetnya pompa penyedot air hingga terjadilah banjir.
PLN yang tidak ingin disalahkan karena banjir itu, akhirnya menjawab kritikan Ahok.
“Itu daerah banjir, di situ ada pompa, ini kan satu jaringan. Kalau kemarin kita tidak matikan itu (listrik), sekampung kesetrum,” kata Sofyan Basir, Direktur Utama PT PLN (Persero) di  Jakarta pada hari Selasa (10/2/2015).
Sofyan mengunkapkan bahwa PLN tentu lebih mengutamakan keselamatan warga daripada hal yang lainnya.
“Saya pilih selamatkan dulu penduduk. Matikan listriknya, kena ke pompa,” ujarnya.
Sofyan meminta warga Pluit bersabar karena langkah ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas. Ke depan, Sofyan berjanji hal yang sama tidak akan terulang kembali. Pasalnya, saat ini jalur listrik ke pompa sudah dipindahkan.
“Sudah ganti jalurnya sekarang, nggak akan mati lagi. Kecuali genset-nya mati, kecuali kalau nggak dipakai pompanya. Musim kering kan nggak boleh mati pompanya. Begitu, Bos,” paparnya menyindir Ahok.
Seharusnya Walikota Jakarta menyadari bahwa banjir yang melanda Ibukota adalah akibat kurang maksimalnya Pemerintah dalam menanggulangi banjir dan bukan menyalahkan pihak lain seolah sumber masalah bukan pada dirinya, lalu apa gunanya pemimpin ?
 http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2015/02/10/ahok-berkicau-pln-kalo-listrik-gak-dimatikan-warga-sekampung-bisa-kesetrum.html

Ahok Bilang Banjir Karena Sabotase, FAKTA: Ahok Ngaco Habis!

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengecam Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pernyataannya bahwa adanya sabotase sehingga ibu kota ini kebanjiran.
“Itu gubernur Ahok asal ngomong ya. Wong hujan, drainase perawatannya jelek dan terjadi banjir di istana kok dibilang ada sabotase. Ngaco habis,” katanya di Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Ia mengatakan, sekarang ibu kota sudah dikepung dengan banjir sehingga perlu Gubernur Ahok mengawasi dan memeriksa benar kerja anak buahnya. Apa mereka sudah kerja benar untuk perbaiki kondisi buruk Jakarta?
“Sekarang sudah banjir dimana-mana di Jakarta, apa Ahok mau bilang ada sabotase upaya pemakzulan presiden dan gubernur? Jakarta kota paling berbahaya dan paling macet di dunia, apa karena sabotase juga?,” ujarnya, sebagaimana lasdipo.com kutip dari inilah.
Menurut dia, kalau memang Jakarta ini masih banjir terus sebaiknya Ahok diganti saja jadi gubernur. Sebab, Ahok seenaknya bicara soal banjir dibilang sabotase.
“Coba cari di dunia lain kota yang lebih bagus dari Jakarta, ada gak? Sudah enggak usah banyak bicara, perbaiki drainase secara baik. Urus drainase saja enggak bisa,” tandasnya.
http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2015/02/10/ahok-bilang-banjir-karena-sabotase-fakta-ahok-ngaco-habis.html

Ora Mikir! Jakarta Kota Macet Sedunia, Jokowi Malah Ingin Perbanyak Mobil

Dalam kunjungannya ke Malaysia kemarin, Jokowi menyempatkan diri untuk berkunjung ke produsen pembuat mobil nasional Malaysia Proton. Kepada Proton, Jokowi mengutarakan keinginannya agar perusahaan itu mau bergandengan tangan dengan perusahaan Indonesia untuk membuat mobil proyek nasional Indonesia. Kontan, keputusan Jokowi ini mengundang banyak kecaman. Bahkan Sofyan Wanandi, Ketua KADIN yang juga sekondan Jokowi, menyebutnya sebagai berlebihan.
Bukan apa-apa, yang pertama mengapa Jokowi menggandeng Proton, perusahaan Malaysia yang sudah mau bangkrut? Bukannya membesarkan Esemka yang dulu ketika kampanye digadang-gadang sebagai mobil nasional.
Kedua, keinginan itu diutarakan pada momentum yang sangat kurang tepat mengingat Jakarta baru saja dinobatkan sebagai kota paling macet sedunia. Seharusnya Jokowi memikirkan agar kemacetan di ibukota negara yang sangat merugikan semuanya ini bisa terurai, misalnya dengan memperluas infrastruktur jalan raya, mengurangi pertambahan jumlah kendaraan roda dua dan empat di jalan raya dengan berbagai regulasi seperti pajak progresif yang data kendaraannya addressed-based bukan owner-based (karena yang belakangan ini mudah diakali), menata ulang moda transportasi massal menjadi lebih nyaman dan aman, dan sebagainya.
“Mobil nasional sekarang ini tidak menjadi prioritas bangsa. Prioritas bangsa adalah memperbaiki sistem transportasi publik, bukan membantu perusahaan yang mau bangkrut,” kecam Nico Harjanto dari Populi Center di Jakarta, (7/2).
Pertanyaannya adalah, punyakah Jokowi cetak biru atau rencana strategis apa yang harus dilakukan buat memakmurkan negara dan bangsa ini selama masa kekuasaannya? Mengapa semua yang dilakukan Jokowi terkesan ujug-ujug, bagaikan supir bajaj, metromini, dan mikrolet, yang mau kemana saja hanya dia dan Tuhan yang tahu?
http://www.eramuslim.com/berita/ora-mikir-jakarta-kota-macet-sedunia-jokowi-malah-ingin-perbanyak-mobil.htm

KMP Dituding Setir Jokowi Sejak Dilantik Jadi Presiden

Akademisi Universitas Parahyangan sebut Jokowi distir kekuatan politik di luar pemerintahan. dirinya menyebut KMP berada di balik itu semua.
Akademisi Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyebut KMP (Koalisi Mega Paloh) inilah yang sangat mempengaruhi hampir seluruh kebijakan Presiden Jokowi.
“Sebut saja KMP (Koalisi Mega Paloh). Dengan modal sosial, ekonomi dan politik yang besar, dampaknya punya peluang mengatur seseorang, termasuk presiden. Bahkan sampai ke aparat hukum,” tegas Asep kepada RMOL  saat diwawancarai di kampus Pascasarjana Universitas Parahyangan Bandung, sabtu (31/1).
Menurut dia, Jokowi memang punya modal kekuasaan, tapi tidak punya modal sosial, ekonomi, politik.
“Tapi Megawati yang punya power struktur di partai, uang, pengaruh dan wibawa ke masyarakat,” tukasnya.
Ada-ada saja akademisi Bandung ini, tapi memang benar, politik Indonesia itu carut marut tak karuan. Saling tumpang tindih tak beraturan.
http://www.lasdipo.com/clekit/2015/02/05/kmp-dituding-setir-jokowi-sejak-dilantik-jadi-presiden.html

Rachmat Gobel: Negara Rugi Rp 6 Triliun Tak Ada Artinya Dibandingkan Moral Rusak

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Rachmat Gobel mengatakan, kerugian sebesar Rp 6 triliun (ditengarai sebagai pendapatan negara dari hasil bea cukai miras, Red) bagi negara tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kerugian rusaknya moral generasi bangsa akibat minuman keras (miras).

“Mana ada yang mau mengalami kerugian jangka panjang karena rusaknya generasi bangsa dibandingkan dengan pendapatan bea cukai dari miras sebesar 6 triliun?” kata Gobel, usai acara diskusi dengan Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM), di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Sabtu (31/01/2015).

Menurut Gobel, peredaran miras yang sudah kelewat batas itu bukan lagi soal dagangan, tetapi menyangkut masa depan moral bangsa. Di saat persaingan global yang seharusnya generasi muda punya daya tahan dan daya saing yang kuat, justru bangsa ribut sendiri dengan hal yang berpotensi merusak generasi muda akibat negatif dari miras.

“Bisa kita dapati anak-anak yang masih berseragam sekolah membeli bir di minimarket. Hal itu tidak hanya merusak moral, tetapi juga merusak pola pikir serta kesehatan daya tahan tubuh jangka panjang mereka,” tegas Gobel.

Tidak hanya itu, Gobel menyampaikan, peredaran miras bebas masuk melalui minimarket-minimarket, di mana minimarket tersebut berada di daerah seperti pemukiman, dekat tempat ibadah maupun sekolah-sekolah.

“Kalau dijual bebas seperti itu, kan tambah bikin rusak moral generasi muda,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Gobel, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan, mengontrol peredaran sesuatu yang mengganggu kesehatan, baik itu melalui produk makanan atau minuman, termasuk yang datang melalui impor.

Ketua GENAM, Fahira Idris menyampaikan, diskusi GENAM dengan Kemendag digelar sebagai wujud dukungan GENAM terhadap Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Diskusi ini kami adakan sebagai wujud dukungan GENAM kepada Kemendag terkait dengan Permendag soal larangan miras,” ujar Fahira.*

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/02/01/37874/rachmat-gobel-negara-rugi-rp-6-triliun-tak-ada-artinya-dibandingkan-moral-rusak.html#.VM6ovKLqtyY 

Adhie Massardi: KPK Dihancurkan Karena Pengusutan BLBI Mengarah ke Mega

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi berkeyakinan jika konflik KPK vs Polri, dengan melakukan penghancuran terhadap KPK, erat kaitannya dengan pengusutan kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengarah ke sosok pimpinan PDIP Megawati.
“Ada dugaan, kalau dibiarkan masuk, KPK akan ke Bu Mega. Ada anggapan supaya Mega tidak dipanggil KPK dan ditersangkakan. Rumornya sekarang PDI-P untuk melawan KPK menggunakan polisi,” ujar Adhie dalam acara diskusi di Jakarta (25/1).
Bila dulu, cicak vs buaya terkait dengan Century, maka sekarang ini terkait dengan BLBI. “Kalau dulu cicak versus buaya, ada hubungannya dengan kasus skandal Bank Century. Sekarang ini ada hubungannya dengan semakin intensifnya KPK mendalami kasus SKL BLBI,” ungkap Adhie.
Menurut analisisnya, kasus yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan adalah pintu masuk mengusut kasus SKL BLBI. Sehingga, KPK harus dihancurkan. KPK memang tengah mendalami dugaan korupsi dalam proses pemberian SKL BLBI.
Adhie mengungkapkan SKL BLBI dikeluarkan ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI.Ironisnya, di masa kekuasaan Megawati pula KPK dibentuk.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK ingin membuktikan jika ada proses yang salah dalam pemberian SKL ini. Sekaligus menampik, jika KPK sedang mencoba mengkriminalisasi kebijakan seperti yang dituduhkan banyak orang saat KPK menyidik kasus Century.
SKL seperti diketahui, dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Megawati Nomor 8 Tahun 2002. SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.
Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya baru membayar 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Kebijakan kontroversial ini mendapat banyak tentangan karena tidak memenuhi rasa keadilan rakyat dan sangat menguntungkan para pengusaha hitam yang terlibat di dalam BLBI.
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/adhie-massardi-kpk-dihancurkan-karena-pengusutan-blbi-mengarah-ke-mega.htm#.VMaziKLqtyZ

Politisi PDIP Effendi Simbolon: Jokowi Pemimpin Setengah Matang, Andi Widjajanto Itu Pengkhianat

Entah angin apa yang membuat politisi PDIP ini meradang. Dalam diskusi publik bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta siang tadi (26/1), Effendi Simbolon dengan terus terang menyatakan jika Jokowi adalah pemimpin yang masih setengah matang dan Andi Widjajanto sebagai anak kemarin sore yang sudah mau mengatur negara serta pengkhianat.
“Saya menganggap dia (Andi Widjajanto) sebagai anak baru kemarin sore sudah sok ngatur republik ini,” kata Effendi. “Andi itu pengkhianat, itu kurang ajar sekali,” hujatnya
Bahkan Effendi menuding kepemimpinan Presiden Joko Widodo seperti pemimpin setengah matang namun dilahirkan alias prematur
“Yang diatur prematur (Presiden Jokowi) lagi ya sudah. Yang ngatur anak kecil yang diatur prematur ya jadi dah tuh (pemerintahan) inkubator,” sindirnya.
Patut diketahui, Andi Widjajanto adalah anak dari mendiang Theo Sjafei, seorang jenderal pembisik Megawati nomor wahid ketika Mega menjabat presiden dan dikenal sangat Islamopobhi.
Islamophobinya Theo Syafei

Tahun 1998 silam, nama Theo Sjafei menjadi buah mulut seantero tanah air, dalam kasus ceramah bernuansa SARA. Ceramahnya di hadapan aktivis gereja di Anyer, Jawa Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur dinilai menjelek-jelekkan Islam, Qur’an, dan Presiden (waktu itu) Habibie.

Isi ceramahnya amat pedas. Theo menuduh ICMI dan Muhammadiyah akan membentuk negara Islam. Lalu partai-partai Islam seperti Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, PAN, dll, dituding Theo sebagai bentukan tokoh Golkar, Akbar Tanjung. Harian milik umat Islam, Republika, disebut Theo sebagai “Republik Agama.”

Theo meledek Habibie dan membandingkan Alkitab dengan Al-Qur’an. Theo menghina kitab suci umat Islam sebagai kitab yang tipis, tidak seperti Alkitab (Bibel) milik umat Kristen.

“Al-Qur’an itu adalah buku yang begitu tipis, hanya 30 juz isinya. Hadits itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ketika mereka masih hidup, yang kemudian diingat-ingat, bahwa perbuatan itulah yang harus dicontoh apabila kita tidak menemukan jawabannya di Qur’an. Tidak seperti Alkitab kita, semua kita bisa cari jawabannya di Alkitab, di Qur’an tidak,” ujar Theo bersemangat, sebagaimana ditranskrip oleh Harian Abadi.

Kaset rekaman Theo itu menghebohkan karena beredar luas menjelang Tragedi Kupang 30 November 1998. Theo pun dituding sebagai provokator kerusuhan itu, karena Kaset itu  disebut-sebut menjadi pemicu kepada sekelompok umat Kristen di Kupang, sehingga merusak dan membakar madrasah, masjid, dan asrama haji. Ribuan warga muslim yang selama ini hidup damai harus mengungsi.

Tuduhan ini tidak omong kosong. Pasalnya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Nusa Tenggara Timur menemukan kaset rekaman itu telah beredar luas di Kupang sebelum terjadi kerusuhan.

Tabloid Abadi, edisi 24-30 Desember 1998 pun menurunkan kasus kaset Theo tersebut sebagai “Laporan Utama”, lengkap dengan transkrip utuh ceramah itu. Abadi juga menyebut adanya keterkaitan antara peredaran kaset ceramah dan kerusuhan di Kupang. Reaksi makin meluas, sejumlah pimpinan ormas Islam bereaksi keras.

Buntut dari ceramah provokatif itu, Theo Syafei menuai  reaksi keras dari berbagai ormas Islam: KISDI, ICMI, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KAHMI (Keluarga Alumni HMI), PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), serta BKSPPI (Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia).

Diwakili oleh Asosiasi Pembela Islam (API), umat Islam mengadukan Theo Syafei ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, (5/1/1999), dengan tuduhan menghina dan mencemarkan nama baik umat Islam Indonesia.

Tentang Theo Syafei, Andi Widjajanto berujar singkat, “Theo itu guru saya.” Cukup jelas bukan?
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/politisi-pdip-effendi-simbolon-jokowi-pemimpin-setengah-matang-andi-widjajanto-itu-pengkhianat.htm#.VMay86LqtyY

Direktur CICS: Awas !!! Dimana ada Konflik Disitu Ada Tokoh PKI

Bahaya laten PKI menjadi perhatian Direktur Centre For Indonesian Communities Studies (CICS), Arukat DJ. Menurut dia, kendati tidak lagi mengedepankan aksi dengan angkat senjata, namun PKI, kini sudah bermetamorfose ke mana-mana.
“Kita bisa melihat, di mana ada konflik di situ juga ada bekas tokoh-tokoh PKI,” kata Arukat di Denpasar, Bali, Ahad (25/1).
Hal itu dikemukakan Arukat dalam ceramahnya pada kegiatan Reuni Akbar Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII).
Kegiatan yang dihadiri para aktivis Angkatan 66 dan aktifis PII dari beberapa generasi, mengambil tema Revitalisasi Peran KB PII Dalam Menghadapi Indonesia Baru.
Dalam ceramahnya Arukat mengatakan, PKI dengan faham komunismenya bisa ada di mana-mana. Selain ada yag terang-terangan membanggakan partai komunis itu, ada juga yang melakukan gerakan secara tersamar atau penyusupan-penyusupan.
Komunis gaya baru kata Arukat, telah banyak mengalami perubahan dari bentuk dan ideologi aslinya. Dulunya sebut Arukat, orang-orang PKI selalu menyuarakan kepentingan rakyat tertindas dan tidur di rumah-rumah gubuk, namun sekarang mereka sudah berdasi, rapat dan tidur di hotel-hotel mewah.
“Namun yang diperjuangkannya di Indonesia tetap, salah satunya yakni bagaimana menguasai pemerintahan,” katanya mengingatkan.
Arukat juga menyoroti pemberontakan yang dilakukan PKI pada 1948 dan 1965, yang menimbulkan banyak korban. Karena itu, terkait desakan agar pemerintah membuat permohonan maaf atas peristiwa G30S PKI 1965, Arukat menyatakan akan menentangnya habis-habisan.
“Kami dari Jawa Timur yang paling pertama menentang jika pemerintah berencana mengajukan permohonan maaf,” kata Arukat.
Pembicara lainnya, H Ahmad Hasan Ali BA mengemukakan hal senada. Menurut Hasan Ali, kader-kader PKI bisa menyusup kemana-mana, bahkan ke lembaga-lembaga berazaskan Islam.
“Karenanya harus diwaspadai hingga di lingkungan terkecil, jangan sampai ummat Islam terprovokasi oleh orang yang ternyata penyusup,” katanya.
http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2015/01/26/direktur-cics-awas-dimana-ada-konflik-disitu-ada-tokoh-pki.html

Kelicikan dan Manuver Politik Hendropriyono di Tengah Perseteruan Cicak VS Buaya

Setelah Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK menjadi tersangka, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pelantikan calon tunggal Kapolri itu. Namun salah satu pentolan KIH Hendropriyono terus bermanuver agar Jokowi segera melantik Komjen Budi jadi Kapolri. Apa tujuan mantan Kepala BIN, yang dikenal licik ini?
Polemik KPK-Polri yang banyak disebut sebagai Cicak vs Buaya jilid III memuncak saat Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat (23/1) kemarin. KPK yang didukung ratusan aktivis pro pemberantasan korupsi pun dengan lantang memprotes tindakan Polri tersebut.
Namun di tengah upaya penyelamatan KPK tersebut, Hendropriyono malah bermanuver politik. Seolah ingin mengarahkan bahwa polemik KPK-Polri ini hanya soal penundaan pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri. Melantik Komjen Budi jadi Kapolri dinilainya menyelesaikan persoalan KPK-Polri.
“Kebijakan yang paling arif adalah segera saja lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena itu merupakan penyelesaian politik,” ujarnya dalam pesan tertulis, Jumat (23/1/2015).
Pernyataan Hendro itu memantik spekulasi banyak pihak soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Apalagi Bambang ditangkap sebagai tersangka kasus Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 silam yang dilaporkan oleh mantan anggota DPR dari PDIP. Namun spekulasi itu telah ditampik oleh pelapor, Sugianto Sabran, yang menegaskan tak ada perintah partai untuk memperkeruh suasana.
Karena dorongan kuat dari rakyat ke KPK akhirnya Bambang Widjojanto dibebaskan dari Bareskrim Polri pada Sabtu (24/1) dini hari. Namun demikian status tersangka masih tersemat. Padahal sejumlah pihak seperti mantan Wakapolri Komjen Oegroseno menilai penetapan BW sebagai tersangka itu sarat muatan politis.
Namun Hendro tetap pada pendiriannya dengan dukungan terhadap Budi. Menurutnya meski sudah jadi tersangka KPK, Budi Gunawan tetap bisa dilantik jadi Kapolri untuk menyelesaikan persoalan.
“Budi Gunawan bisa dilantik, tapi hukum tetap harus jalan. Sudah terbukti kan bahwa ada ex Kapolri kita, yang masuk penjara? Kalau anda takut dia sebagai Kapolri nanti menghilangkan barang bukti, emangnya anda yakin sekarang belum hilang? Jadi Kapolri itu kan paling lama cuma 2 tahun, habis itu dia rakyat biasa. Kenapa takut menghukum?” kata Hendro dalam pesan singkat, Sabtu (24/1) kemarin.
Lalu mana yang akan didengar Jokowi, dorongan rakyat yang mengunggulkan KPK atau dorongan mantan kepala BIN Hendropriyono yang juga sering dianggap mewakili suara rumah Ketum PDIP di Jl Teuku Umar ?
http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2015/01/25/kelicikan-dan-manuver-politik-hendropriyono-di-tengah-perseteruan-cicak-vs-buaya.html

Wakapolri: Dua Budi Penyebab Kisruhnya Polri Wajib Dipecat

Mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno mengatakan ada dua sosok Jenderal Polisi yang kebetulan bernama Budi menjadi penyebab bencana hukum dan kisruhnya Polri.
“Pertama, Budi Gunawan dan kedua Budi Waseso. Itu biang musibah hukum yang terjadi di awal tahun 2015 ini,” kata Oegroseno, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (23/1).
Komjen Budi Gunawan lanjutnya, terkait dengan status tersangka suap dan garitifikasi yang telah ditetapkan KPK.
“Sementara Budi Waseso selaku Kepala Bareskrim, ngapain juga menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan diborgol di depan anaknya. Prosedur kepolisian mana yang dia pakai,” tegas dia.
Melihat situasi yang akhir-akhir semakin tidak karuan, Oegroseno mengusulkan segera non-aktifkan dua jenderal itu dan tunjuk yang lain.
“Ini semuanya akibat dari proses mendapat “bintang” yang loncat-loncat. Mestinya pelan-pelan sesuai prosedur yang ada. Ini nggak, loncat-loncat, hingga terkilir,” ujar dia.
Selain itu, Oegroseno juga mengkritisi kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
“Makanya, wajar kalau Plt Kapolri tidak tahu Bareskrim menangkap Bambang Widjajanto, sebab Plt itu tidak dianggap ada. Kalau saya diperlakukan seperti itu, urusannya buka baju saja, atau saya tempeleng,” pungkas Oegroseno.
http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2015/01/24/wakapolri-dua-budi-penyebab-kisruhnya-polri-yang-wajib-dipecat.html

Undang Polemik, Jokowi Lantik Hakim MK yang Setujui Nikah Beda Agama

Jokowi resmi melantik I Dewa Gede Palguna‎ menjadi hakim MK pada rabu (7/1/2015).
Hakim yang merupakan mantan politisi PDIP itu pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial, yakni menyetujui pernikahan beda agama.
“(Pernikahan beda agama) boleh, kalau menurut saya,” ungkap Palguna saat mengikuti seleksi tahap kedua sebagai calon hakim konstitusi di Sekretariat Negara Jakarta (30/12/2014).
Pertanyaan mengenai pernikahan beda agama itu disampaikan oleh Franz Magnis Suseno yang dihadirkan khusus oleh Pansel untuk mendalami pertanyaan pada wawancara tahap kedua. Franz meminta pendapat Palguna soal pernikahan beda agama.
Menurut Palguna, pernikahan beda agama menuai kontroversi karena tidak tegasnya Undang-Undang tentang Perkawinan. Palguna menilai, UU tersebut tidak konsisten karena mewajibkan pernikahan dicatat oleh negara, tetapi di lain sisi pernikahan itu tidak mencatat secara resmi jika melibatkan dua warga negara yang berbeda keyakinan.
 http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2015/01/09/undang-polemik-jokowi-lantik-hakim-mk-yang-setujui-nikah-beda-agama.html

Habib Rizieq: Revolusi Mental Adalah ‘Perang Terminologi’ Dengan Islam

Revolusi akhlak dan ‘Revolusi Mental’ dua hal yang serupa tapi tak sama. Dikatakan serupa karena masalah akhlak sering dikaitkandan diidentikkan dengan persoalan mental, padahal tidak.

“Jika dikaji dengan lebih mendalam dan cermat, ternyata akhlak dan mental adalah dua hal yang amat berbeda, bahkan saling bertolak belakang dan berlawanan serta bertentangan, “ demikian ujar Ketua Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Mohammad Rizieq Shihab dalam akun fanspagenya, Sabtu (02/01/2015) menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang resmi mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental bertepatan dengan pelaksanaan upacara HUT ke-43 Korpri yang digelar di Lapangan Monas kemarin.

Sebagaimana diketahui, “Revolusi Mental” merupakan jargon yang diusung presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014.

Dalam akun fanspage resminya, Habib Rizieq mengatakan, revolusi akhlak adalah visi kenabian yang dibawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam, sebagaimana beliau pernah sabdakan “Innama Buitstu Liutammima Makarimal Akhlak” (Sesungguhnya aku telah diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan Akhlak), yang berbeda dengan ‘Revolusi Mental” ala Jokowi.

“Sedang ‘Revolusi Mental’ adalah istilah yang dipopulerkan oleh Karl Marx dalam mempropagandakan ajaran sosialis dan komunisnya. Dan istilah “Revolusi Mental” pernah dijadikan jargon Partai Komunis Indonesia (PKI) saat kampanye politiknya dalam Pemilu Pertama di Indonesia pada tahun 1955,” ujarnya di akun fanspage yang telah memiliki lebih dari 43 ribu follower ini.

Menurut Habib Rizieq, kaum atheis, baik dari kalangan Marxisme atau Leninisme mau pun Komunisme, menilai bahwasanya agama adalah belenggu bagi kebebasan mental manusia. Dalam pandangan mereka bahwa keyakinan akan adanya Tuhan adalah perbudakan bagi jiwa manusia.

“Karenanya, manusia harus membebaskan jiwanya dari perbudakan Tuhan melalui ‘Revolusi Mental’, sehingga jiwanya terlepas dari segala belenggu keagamaan dan ketuhanan.”

Kaum Kiri di seluruh dunia, kata Habib Rizieq, hingga zaman sekarang ini masih berprinsip bahwasanya manusia hanya bisa maju jika telah berhasil membebaskan mentalnya dari kungkungan ajaran agama apa pun. Itulah maksud ‘Revolusi Mental’ yang sebenarnya.

Bahkan laum liberal di seluruh dunia pun saat ini sedang menggandrungi istilah ‘Revolusi Mental’. Sepintas lalu, ini hanya sebuah istilah, tapi sebenarnya ini adalah ‘perang terminologi’ antara Islam di satu pihak dengan ‘revolusi akhlak’-nya dan Komunis bersama liberal di pihak lain dengan ‘Revolusi Mental’ nya.

“Kini pertanyaan penting dan gentingnya adalah; “Revolusi Mental” yang dicanangkan Jokowi sejak saat kampanye hingga kini, maksudnya apa dan arahnya kemana?” demikian tanyanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi mencanangkan ‘Gerakan Nasional Revolusi Mental’ bertepatan dengan pelaksanaan upacara HUT ke-43 Korpri yang digelar di Lapangan Monas kemarin.

“Revolusi Mental” merupakan jargon yang diusung presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilu *

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/01/03/36141/habib-rizieq-revolusi-mental-adalah-perang-terminologi-dengan-islam.html#.VKhmcqJnTcc 

Marwan Batubara Sebut Penurunan Harga BBM “Jebakan Batman” Pemerintah Jokowi

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menganggap kebijakan Presiden Joko Widodo yang menurunkan harga BBM tak lebih sekedar jebakan untuk mengelabui masyarakat Indonesia.

Kebijakan tersebut ia nilai justru akan melahirkan kesengsaraan rakyat jika harga BBM dunia kembali normal. Padahal seharusnya memang dari awal tak perlu menaikkan harga BBM.

“Penurunan harga BBM ‘Jebakan Batman': harga diturunkan karena memang harus turun.Tapi subsidi pun dihapus: Rakyat harus siap-siap sengsara saat harga minyak dunia normal,” kicaunya dalam akun Twitter miliknya @MarwanBatubara.

Ia pun menghimbau bagi masyarakat yang sudah terlanjur euforia dengan “jebakan” tersebut agar kembali sadar.
Pasalnya, akibat dari “jebakan” terebut, di kemudian hari subsidi BBM akan terhapus.

“Euforia penurunan harga BBM harus diakhiri. Pemerintahan Jokowi pasang ‘Jebakan Batman’ karena hapus subsidi premium,” kata pria kelahiran Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955.

Perlu diketahui, pemerintahan Joko Widodo presiden mengeluarkan kebijakan penurunan harga BBM per tanggal 1 Januari 2015. Kebijakan ini lahir dengan pertimbangan bahwa minyak dunia sedang turun, yang sebelumnya memang sudah turun.*

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/01/02/36112/marwan-batubara-sebut-penurunan-harga-bbm-jebakan-batman-pemerintah-jokowi.html#.VKhk06JnTcc 

Perlukah Premium Dihapuskan?

Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan kepada pemerintah agar menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin dengan kualitas RON 88. Penggunaan RON 88 dinilai tidak efisien bagi upaya penyehatan keuangan negara, ditinjau dari proses pengadaan serta penentuan harga pasarnya.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, Minggu 21 Desember 2014, menjelaskan bahwa sebagai satu-satunya pengimpor bensin RON 88, membuat Indonesia rentan terhadap masalah permainan harga di pasar.

Tim menemukan bahwa masalahnya bersumber dari keterbatasan produksi BBM  dari kilang domestik, sehingga PT Pertamina terpaksa mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional terhadap konsumsi bahan bakar minyak.

Situasi ini diperburuk oleh kondisi kilang Pertamina yang rata-rata telah berusia sangat tua. Kemampuan produksinya hanya 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari.
     
"Hal itu mengakibatkan rendahnya efisiensi hasil produk dari kilang Pertamina dan sangat tingginya biaya produksi kilang," ujar Faisal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.

Parahnya lagi, sebagian besar kilang domestik itu hanya dapat memproduksi bensin premium (RON 88), solar (kandungan sulfur 0.35 persen), dan minyak tanah.
     
Untuk kawasan Asia Tenggara, menurut Faisal, Indonesia adalah pembeli tunggal bensin RON 88. Bensin yang diimpor dengan spesifikasi RON 92 seperti Mogas 92 (setara pertamax), harus diolah lagi agar menghasilkan bensin premium atau RON 88.

Ia menyebut, secara implisit ada keharusan mem-blending bensin impor, sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. "Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92, sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88," kata dia. 

Meski merupakan satu-satunya pengimpor RON 88, dengan volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi RON 92 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MoPS (Mean of Platts Singapore: penilaian produk untuk perdagangan minyak di kawasan Asia yang dibuat oleh Platts, perusahaan di Singapura) untuk Mogas 92 yang menjadi benchmark atau acuan harga bensin RON 88.

Dengan kata lain, Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika ada permainan harga oleh kartel. "Mereka berpeluang menjadi satu-satunya penjual atau produsen yang menghasilkan RON 88 untuk Indonesia," kata Faisal.
   
Oleh karena itu, ia melanjutkan, Indonesia perlu menghentikan impor RON 88 dan segera beralih ke RON 92 yang pasarnya lebih kompetitif serta proses pembentukan harganya pun sederhana.
   
Menurut Faisal, proses pembentukan harga bensin premium (RON 88) itu sangat rumit. Karena tidak ada patokan harga di Bursa Singapura untuk RON 88, maka diciptakan rumus untuk harga indeks pasarnya sebelum melepas bahan bakar itu ke masyarakat.
   
"Harga Indeks Pasar yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias," kata Faisal.
   
Ia menyatakan, formula rumit yang masih digunakan ini sebenarnya berpijak pada asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Karena menggunakan faktor pengali berdasar data masa lalu. Misalnya, tariff blending sebesar US$0,5 per barel dan 0,36 sebagai porsi impor premium berdasar rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2007. "Tidak mencerminkan kondisi saat ini," katanya.
   
Begitu pula angka 0,9842 yang menjadi faktor pengali MoPS Ron 92. Itu mengacu pada harga MoPS 92 dan MoPS naphta dari kurun Januari 2004 sampai Desember 2006. Data itu menambah fakta bahwa cara untuk menghitung harga patokan didasarkan pada benchmark yang tidak jelas.
   
"Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang kedaluwarsa. Perhitungan harga patokan harusnya lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi, transparan, dan akuntabel," kata Faisal.
   
Rekomendasi penghentian impor RON 88 dan solar bersubsidi dengan sulfur 0.35 persen secara otomatis meningkatkan impor RON 92. Tetapi, itu tidak apa karena sekaligus mengalihkan produksi kilang domestik dari RON 88 menjadi RON 92. Dia meyakinkan, dampak keseluruhannya nanti menjadi positif.
   
"Produksi kilang domestik dialihkan dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92. Begitu juga dengan solar, ditingkatkan kualitasnya hingga setara Sola 0.25 persen (non subsidi)," paparnya.
   
Kondisi saat ini, harga minyak turun, membuat disparitas harga RON 92 menjadi sangat tipis dengan RON 88.
   
Bagaimana kalau harga minyak melonjak lagi? Menurut dia, tidak masalah. Karena masih ada subsidi. Polanya menggunakan subsidi tetap yang besarannya ditentukan pemerintah bersama parlemen.

Tim juga merekomendasikan agar Pertamina didorong untuk segera memperbaiki kilang-kilang yang ada supaya kemampuannya meningkat, sehingga bisa memproduksi BBM dengan kualitas RON 92. Pemerintah disarankan memfasilitasi proses percepatan perbaikan, maupun perluasan kilang.
   
Menurut Faisal, apabila pemerintah melalui Kementerian ESDM menyetujui rekomendasi itu, maka diperkirakan butuh waktu selama lima bulan untuk masa transisi.

"Selama masa transisi, produk RON 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina," kata Faisal.

Tanggapan pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengapresiasi langkah Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang merekomendasikan penghentian impor bahan bakar RON 88.

Rekomendasi itu, sebut Sudirman, sudah sesuai dengan harapan pemerintah untuk mengurangi praktik bisnis kartel di perminyakan nasional.

"Itu, kan, sejalan dengan pembentukan tim. Tujuannya, untuk mengurangi seminimal mungkin ruang-ruang spekulasi. Nah, pandangan dari dari Tim Reformasi mengalihkan RON 88 ke RON 92 akan mengurangi praktik bisnis kartel," kata Sudirman, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Senin 22 Desember 2014, mengatakan bahwa penghapusan BBM bersubsidi jenis premium dengan kandungan RON 88, baru bisa dilakukan jika kilang minyak yang dimiliki PT Pertamina selesai diperbaharui.

Ia menjelaskan, lima kilang pengolahan minyak yang dimiliki Pertamina, empat di antaranya umurnya sudah sangat tua. Produksi yang bisa dihasilkan pun berkualitas rendah atau RON 88.

"Apabila kita bisa perbaiki ini, maka produksi keluaran Pertamina itu akan lebih tinggi RON-nya," ujar Sofyan di Jakarta.

Bahkan, ia melanjutkan, jika teknologi kilang tua Pertamina itu sudah lebih baru (upgrade), bahan bakar dengan kualitas lebih tinggi akan bisa diproduksi. "Kalau teknologi baru, RON 92 dan 94 pun saya pikir tidak akan ada masalah," kata Sofyan.

Sofyan telah menginstruksikan kepada Pertamina untuk melakukan perbaikan kilang. Pemerintah berharap dalam waktu dekat dapat meningkatkan kualitas output dan bisa dipasarkan di dalam negeri.

Menurut Sofyan, selama ini impor BBM yang dilakukan Pertamina adalah produk berkualitas tinggi. Karena, kemampuan kilang Pertamina yang terbatas, produk impor itu diolah lagi menjadi jenis premium (RON 88).

"Selama ini, RON lebih tinggi dicampur produksi yang lebih rendah dari dalam negeri, karena soal kilang tadi, makanya jadi premium," imbuh dia.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, mengatakan bahwa perusahaan pelat merah mendukung rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas. "Ya, pasti kami dukung. Itu, kan, rekomendasi kepada pemerintah. Kalau pemerintah menerima, kami mendukung saja," kata Ahmad kepada VIVAnews, lewat pesan tertulis.

Potensi hancurkan bisnis Pertamina?
Presiden Konfederasi Serikat Pekerta Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, menyatakan bahwa pemerintah harus menimbang ulang usulan Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait penghapusan premium RON 88. Sebab, kebijakan itu berpotensi "menghancurkan" bisnis BBM Pertamina.

Pemerintah dan elite politik di Indonesia diharapkan mafhum, kilang milik Pertamina adalah kilang tua yang hanya mampu menghasilkan produksi RON 92-96 sebanyak 200.000 barel per bulan.

Di samping RON 92, kilang Pertamina juga menghasilkan Naptha dengan RON sekitar 75 sejumlah 3,5 juta barel per bulan. Naptha merupakan material pokok yang  akan di-blending dengan RON 92 sehingga menjadi premium RON 88.

"Karena RON 92 yang dihasilkan kilang Pertamina terbatas, maka diimpor RON 92. Hal Ini, justru akan menaikkan cost produksi BBM Pertamina. Jika Premium RON 88 dihilangkan, maka product valuable kilang Pertamina jadi jeblok, hancur," ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya kepada VIVAnews, Senin 22 Desember 2014.

Menurut dia, pihak asing akan menangguk untung jika pemerintah melaksanakan rekomendasi TRTKM tersebut. Apalagi, mereka tak punya kewajiban dan kemauan untuk suplai BBM ke pelosok Tanah Air.

"Pesaing Pertamina yang ada saat ini memilih atau mau jualan BBM hanya di kota-kota besar saja. Asing dan swasta nasional lebih memikirkan 'untung' dan nyaris tidak bersedia 'berkorban' buat kepentingan masyarakat dengan 'jualan' BBM di pelosok-pelosok terpencil di  Tanah Air," ujarnya menambahkan.

Faisal meminta, pemerintah memikirkan hal itu secara serius. Sebab, asing dapat merajalela di atas kesulitan Pertamina yang pada dasarnya adalah  perusahaan milik rakyat, milik bangsa.

Ia menyatakan tidak anti asing. Namun, BBM adalah produk yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat. Untuk itu, pemerintah harus menjauhkan kesan akan memberikan kesempatan bagi asing merajalela, menguasai bisnis migas di Indonesia.

"Kita sama-sama tahu, perusahaan migas milik asing begitu mudah buat SPBU di negeri ini. Tidak ada syarat-syarat khusus bagi mereka dalam membangun SPBU non subsidi," ujarnya.
"Sementara itu, ketika Pertamina ingin bangun SPBU di Kuala Lumpur dan Serawak saja, harus penuhi berbagai syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Tapi buat perusahaan asing malah dengan mudahnya membangun SPBU di negeri ini dan terkesan mendapat keringanan," ujarnya.

Pemerintah seharusnya membuat aturan resiprokal. Artinya, asing boleh membangun SPBU di Indonesia. Namun, ketika mereka bangun satu SPBU, Pertamina harus bisa bikin outlet BBM di negeri mereka.

"Ini baru fair. Harusnya jadi persyaratan yang ditetapkan pemerintah ketika ada perusahaan asing akan bangun SPBU di negeri kita. Sayanganya, pemerintah kok tidak punya inisiatif seperti itu," ujar Faisal.

Ia menambahkan, jika pemerintah ingin Pertamina besar, penghapusan premium 88 harus dilakukan setelah Pertamina membangun kilang baru dengan kompleksitas  tinggi.

Pemerintah harus mendorong Pertamina membangun beberapa kilang dengan kapasitas kumulatif 1,6 juta barel. Setelah kilang baru dibangun dan distribusi BBM sudah terlaksana secara merata, silakan pemerintah tentukan penghapusan RON 88.

"Tanpa bangun refinery baru dengan complexity yang tinggi maka penghapusan premium RON 88 adalah bencana bagi Pertamina yang merupakan perusahan milik rakyat. Ini harus dihentikan," tuturnya
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/571167-perlukah-premium-dihapuskan-

Ini Dia Cara Pencitraan Pemerintah Dalam Menaikkan TDL

Pemerintah dikabarkan akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Januari 2015 mendatang. Padahal selain harga BBM yang naik, nilai tukar rupiah juga anjlok, ketiganya otomatis akan menaikkan harga barang yang berdampak pada penderitaan rakyat.
Kenaikan tarif nanti akan menggunakan sistem adjustment atau tidak tetap. Kenaikan akan bergantung pada tiga aspek yaitu inflasi, harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jika ketiga aspek ini mengalami kenaikan tinggi, TDL juga akan ikut tinggi.
Kenaikan ini berlaku untuk 12 golongan pelanggan tarif khusus. Mulai dari pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 voltameper sampai sampai industri dengan daya 30.000 voltampere. Khusus untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450-900 voltampere, tidak mengalami kenaikan.
Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, kenaikan ini jelas sangat merugikan masyarakat.
“Situasi kantong masyarakat akan diayun-ayun dengan kenaikan ini. Mereka akan digoyang dengan gunjang-ganjing yang terjadi di inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia, juga TDL,” tuturnya, Senin (15/12) seperti dilansir RMOL.
Sampai hari ini, belum ada kejelasan dari pemerintah besaran kenaikan yang akan diberlalukan. Dari hitungan Noorsi, kenaikan akan mencapai 15 persen lebih.
“Kalau harga minyak tinggi dan nilai tukar terus melemah, jatuhnya (kenaikannya) akan semakin tinggi,” terangnya.
Noorsi juga menambahkan, selama ini pemerintah selalu beralasan bahwa golongan terendah yaitu pengguna daya 450-900 votlampere tidak mengalami kenaikan. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, golongan itu dipaksa pindah ke 1.300 voltampere dengan iming-iming gratis. Modus pencitraan agar masih ada alasan dekat dengan wong cilik.
“Sekarang itu, yang paling banyak pengguna 1.300. Jadi, itu hanya manipulasi aja,” pungkasnya.
Jadi masyarakat pengguna 450-900 watt di kompori untuk pindah ke 1.300 watt. Setelah pindah, siap-siap tarifnya dinaikkan.
http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2014/12/15/ini-dia-cara-pencitraan-pemerintah-dalam-menaikkan-tdl.html 

Ust. Yusuf Manshur Geram Dengan Kebijakan Anies yang Nyleneh Soal Tatib Sekolah

Ustadz Yusuf Mansur, nampak kesal dan tidak bisa diam dengan sikap nyleneh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah, Anies Baswedan, soal dominasi agama di lingkungan sekolah.
Dalam keterangan persnya, Anies mengatkaan akan membuat tatib soal aktivitas di sekolah. Sehingga, tidak ada dominasi agama tertentu, yang menurut pengakuan Anies, saat didominasi agama tertentu maka penganut agama lain menjadi resah. Padahal faktanya tidak ada masalah dengan hal itu.
“Saat ini kita sedang menyusun, tatib soal aktivitas ini, bagaimana memulai dan menutup sekolah, termasuk soal doa yang memang menimbulkan masalah. Ini sedang direview dengan biro hukum,” kata Anies, pada Senin (8/12).
“Sekolah di Indonesia mempromosikan anak-anak taat menjalankan agama, tapi bukan melaksanakan praktik satu agama saja,” kata Anies.
“Sekolah negeri menjadi sekolah yang mempromosikan sikap berketuhanan yang Maha Esa, bukan satu agama,”.
Menyikapi itu, Yusuf Mansyur melalui akun twitter pribadinya, melayangkan protes keras. Ustadz Yusuf Manshur nampak kesal dan sangat menyesalkan pernyataan Anies tersebut.
“#sekolah susah payah kwn2 mengusahakan ada ngaji, doa2, asmaa-ul husnaa di sekolah2 swasta&negeri. tp yaaa ampuuunnn… ada yg mau ngoreksi.” tulis Yusuf Mansyur, Selasa (9/12/2014).
“#sekolah susah payah kwn2 mengawal agar anak2 berkah pelajaran&hidupnya, dg memberlakukan dhuha dulu di awal. doa di awal&di akhir.”
“#sekolah tapi barusan saya denger kalimat jahat banget, yg menganggap bhw ini adalah upaya pemaksaan praktik agama. Yaaa Allah…”
Yusuf Mansur meminta umat untuk berdoa karena ada upaya agar Indonesia tidak menjadi negeri yang dominan umat Islam lagi.
“makin alergi aja dg Islam dan simbol2 agama Islam. ampun. ampun yaaa Allah. ampunin kami. bukannya bela agamaMu. malah jd begini.”
“besok2 ga boleh azan lagi nih di masjid. sbb nunjukin dominan jg. toh gereja, &pusat2 agama lain, ga pake pengeras suara keluar.”
“selama ini, toleransi dah jalan dg sangat damai. yaaa Allah, jahat dan bodoh banget sih mereka2 ini. apalagi kalo ia adalah muslim jg.”
Yusuf Mansur tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap cara pemerintahan Jokowi saat ini. “aaaaammmmpuuuuunnnn… asli aammmmpppuuuunnnnn yaaa Allah. sedih, marah, ngenes….pengen cepet2 pilpres baru lagi aja.”
Dia mengatakan, dirinya ingin pemimpin yang benar-benar membela agama. Sehingga, perlu untuk pilpres lagi. Ustadz Yusuf Mansur tidak akan tinggal diam, membela Islam.
“saya dulu diem. dan ngebela siapapun yg memerintah. tapi kalo sampe nyentuh udah urusan kayak doa di awal pg di sekolah2, males banget diem.”
“apalagi sampe nyentuh masjid2… bnr2 males diem!!!”.
Ust. Yusuf Manshur pun akan mengklarifikasi pernyataan Anies tersebut.
Kebijakan pemerintah Jokowi memang aneh dan nyleneh. Kebohongan demi kebohongan sering terlontar dan nampak inkonsisten. Alih-alih memperbaiki negeri, kebijakan tersebut justru akan membawa generasi negeri ini materialistis dan jauh dari nilai-nilai Islam
.http://www.lasdipo.com/kabar/nusantara/2014/12/10/ust-yusuf-manshur-geram-dengan-kebijakan-anies-yang-nyleneh-soal-tatib-sekolah.html

Menag: Muslim Tak Usah Dituntut Gunakan Topi Sinterklas Hormati Hari Natal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kedewasaan setiap pemeluk agama dalam mempedomani akidah dan keimanan menurut agamanya masing-masing sangat dituntut. “Tidak boleh ada pemaksaan penggunaan pakaian atau atribut keagamaan serta ritual suatu agama terhadap pemeluk agama yang berbeda, baik pada lingkungan kerja atau lembaga pendidikan,” kata dia pada acara workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Kamis malam dikutip Antara.
Sebelum membuka acara tersebut, kepada sejumlah media massa, Lukman mengatakan bahwa inti dari kerukunan dan toleransi antar-umat beragama ialah saling mengerti dan memahami. Bukan saling melebur atau mencampurbaurkan identitas, atribut, simbol dan ritual keagamaan yang berbeda.
Pemerintah, ia menegaskan, tidak pernah mengarahkan kebijakan kerukunan dalam pemahaman rancu, seperti yang kerap menjadi isu sensitif di masyarakat.
“Saya ingin memberi ilustrasi, seorang Muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan non-Muslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi menghormati Idul Fitri,” kata Lukman Hakim yang didampingi Sekjen Kemenag Nur Syam dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Mubarok.
Untuk menjamin kebebasan beragama dan memelihara kerukunan umat beragama, menurut Lukman, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Di antara elemen masyarakat yang salama ini sudah turut andil dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
FKUB merupakan forum strategis karena anggotanya terdiri dari para tokoh lintas agama di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus representasi resmi majelis-majelis agama. Dengan jumlah total 498 FKUB di seluruh Indonesia, menurut dia, tidak berlebihan jika organisasi ini sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar.
Menteri Lukman berharap jejaring FKUB (FKUB networking) dapat dikembangkan sehingga semua pihak yang berkepentingan dengan isu kerukunan dapat menjadikan jaringan itu sebagai narasumber utama. Bahkan diharapkan untuk kepentingan indeks kerukunan beragama (interreligious harmony index) di Indonesia.
“Jaringan FKUB bisa dimanfaatkan sebagai lembaga penyedia data yang representatif dan kompeten,” ia menambahkan.
Menteri berjanji sekiranya semua elemen bangsa memberikan kontribusi, terutama untuk menciptakan kerukunan umat beragama, sudah sewajarnya jika pada 2015 Kementerian Agama memberikan “Harmony Award” bagi elemen-elemen masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kerukunan umat beragama.
“Apakah itu dari kalangan pemimpin daerah, insan jurnalis dan FKUB,” katanya.*
 http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/12/12/34861/menag-muslim-tak-usah-dituntut-gunakan-topi-sinterklas-hormati-hari-natal.html#.VItHOp520r8

Yusuf Mansyur: Kata Ulama yang Berhati-hati, Bisa Kafir Tuh yang Ucapkan Selamat Natal

Ustaz Yusuf Mansur mensikapi bagaimana hukum Islam terkait seorang Muslim menyikapi perayaan natal. Dia mengingatkan Muslim agar jangan menganggap enteng persoalan pemakaian atribut atau ucapkan selamat bahkan ikut-ikutan perayaan natal.
“Asli. Ini soal akidah. Kawan-kawan jangan anggap enteng. Juga tentang pemakaian atribut natal,” tulis Ustaz Yusuf melalui akun twiternya @Yusuf_Mansur, Jumat (12/12).
Beberapa ulama yang hati-hati bahkan menurutnya malah menghukumnya bukan haram lagi, tetapi sudah jatuh pada kafir. “Nah untuk yang masih debatable, bukannya sebaiknya kita hindari? Bukan hindari bicarain ini, justru ini harus dibicarakan. Melainkan, hindari soal pengucapan dan pemakaian atribut agama lain,” tulisnya.
Pemeluk agama lain bahkan yang tidak beragama pun, lanjut Ustaz, adalah tetap kawan-kawan dan saudaranya Muslim.
NonMuslim pun, kata dia, tidak akan disebut intoleran hanya karena tidak mengucap idul fitri pada Muslim. “Maka demikian juga kita. Asli, tidak akan jatuh kepada merusak kerukunan umat beragama, gara gara ga ngucapin dan ga make atribut,” tulisnya.
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/yusuf-mansyur-kata-ulama-bisa-kafir-tuh-yang-ucapkan-selamat-natal.htm#.VItAP5520r8

Korban Miras Oplosan Sumedang Mencapai 101 Orang

Pengunjung RSUD sumedang yang menjadi korban minuman keras (miras) oplosan hingga Kamis, (04/12/2014) malam, terus berdatangan. Hingga pukul 22.50 WIB malam, pengunjung (khusus minuman keras oplosan) , jumlahnya mencapai 101 orang. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pelayanan Medis, RSUD Sumedang, Dokter Yanuar Salman.
“Hingga malam ini (pasien) yang masuk ke sini sudah mencapai 101 orang,” kata Yanuar, Kamis malam dikutip Kompas.
Yanuar mengatakan, pihak rumah sakit melakukan penanganan kepada pasien korban minuman keras. Tindakan awal, kata Yanuar, dokter melakukan pemeriksaan, sejauh mana korban itu terkena racun.
“Kita lakukan pemeriksaan, kalau yang (sakitnya) parah, kita sarankan untuk dirawat di sini, kalau hanya ringan-ringan saja mah, kita kasih obat saja, dan kalau sudah membaik, kita perbolehkan pulang, kalau tak kunjung membaik, ya, kita tangani dulu sampai kondisinya benar-benar baik,” katanya.
Yanuar mengatakan, dibandingkan hari-hari sebelumnya, pasien yang datang pada hari Kamis ini kebanyakan hanya observasi (pemeriksaan) saja, karena ketakutan seperti teman-teman sebelumnya, yang diberitakan meninggal dunia karena menenggak minuman oplosan.
“Mereka khawatir seperti teman-teman yang lainnya, meninggal dunia, jadi, setelah ramai diberitakan ada 10 orang di Sumedang yang meninggal dunia, mereka yang pernah minum, ramai-ramai datang kesini untuk diperiksa,” kata Yanuar.
Yanuar memerkirakan, pasien korban minuman keras oplosan akan terus berdatangan. “Sepertinya, bakal berdatangan terus,” katanya.
Sementara itu, Kepala Humas RSUD Sumedang, Iman Budiman mengatakan, dari sekian banyak pengunjung ada beberapa pasien yang kritis. “Ada beberapa yang kritis,” katanya.
Adapun, lanjut dia, beberapa pasien yang meminta pulang paksa. Selain itu, lanjut Iman, ada pasien yang kabur atau pulang tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit. “Ada beberapa juga yang pulang tanpa ijin dan sepengetahuan kita,” katanya. Pantauan Kompas.com, aktivitas di RSUD Sumedang terlihat sangat sibuk sekali. Pasien terus berdatangan.*
http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/12/05/34430/korban-miras-oplosan-sumedang-mencapai-101-orang.html#.VIJFGp520r9